HAKIM PA PRAYA RAIH GELAR DOKTOR DI BIDANG ILMU HUKUM DARI UNIVERSITAS MATARAM PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 22 June 2017 00:00

Praya | pa-praya.go.id

Salah satu Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Praya , Muh. Nasikhin, S.HI., M.H. telah resmi berhak untuk menyandang gelar Doktor (Dr.) di bidang Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana (PPs) Universitas Mataram (UNRAM). Gelar tersebut diperoleh setelah disertasinya berhasil dipertahankan pada Ujian Terbuka Promosi Doktor, Kamis (15/6/2017) di Ruang Sidang Utama Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Bersama Para Penguji

Berbagai bentuk pertanyaan dan klarifikasi atas paparan hasil Disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional” yang diajukan oleh Tim Penguji sukses dijawab dengan sempurna dan memuaskan oleh Promovendus. Sidang Ujian Terbuka tersebut dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Mataram Prof. Ir. H. Sunarpi, P.hd. (Ketua Tim), sedangkan hadir sebagai Penguji Independen (Penguji Tamu) adalah Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU. sebagai Promotor sekaligus Penguji, L. M. Hayyanul Haq, SH., LLM., Ph.D. sebagai Ko-Promotor 1 sekaligus Penguji, Dr. H. Muhaimin, S.H., M.Hum., Ko-Promotor 2 sekaligus Penguji, Prof. Dr. H. Lalu Husni, S.H., M.Hum., (Dekan Fakultas Syariah UNRAM) sebagai Penguji, Prof. Dr. H. Galang Asmara, S.H., M.Hum. (Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana UNRAM) sebagai Penguji dan Dr. H. Hirsanudin, S.H., M.Hum. sebagai Penguji.

Melalui disertasinya, Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H. melakukan penelitian hukum normatif dengan berupaya merekonstruksi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah yang termuat dalam regulasi perbankan pada saat ini. Rekonstruksi tersebut dilakukan dalam 2 (dua) aspek, yaitu pengaturan dan pengawasan dari aspek Kepatuhan Prinsip Syariah (syariah compliance) dan aspek prinsip kahati-hatian bank (prudential banking).

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H. memaparkan Disertasinya

Sebelum memaparkan hasil rekonstruksinya, Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H. memaparkan terjadinya berbagai problem normatif, teoritis dan filosofis pengaturan dan pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia. Promovendus (Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H) pada saat melalukan pemaparan menyatakan telah terjadi adanya ketidaktertiban hukum (legal disorder), penyimpangan terhadap ajaran teori dan dogma hukum serta ketidak terimplementasikannya asas hukum dalam norma sehingga hakikat makna dan tujuan dari asas hukum yang mendasari sistem hukum pengaturan dan pengawasan Perbankan Syariah tidak tercapai. Banyak ditemukan praktik perbankan syariah yang melenceng dari asas/prinsip syariah dan munculnya ketidakpercayaan publik terhadap kesyariahan operasional perbankan syariah menjadi masalah krusial untuk dibahas.

Terjadinya berbagai bentuk problematika tersebut melatar belakangi Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H. melakukan rekonstruksi, sehingga dalam hasil karyanya direkomendasikan kepada DPR-RI agar melakukan paket amandemen (perubahan)  (terhadap 6 enam). Keenam UU tersebut adalah UU Tentang BI, UU Tentang OJK, UU Tentang Perbankan, UU Tentang Perbankan Syariah dan UU Tentang Perbankan Syariah dan UU Tengang Perseroan Terbatas.

Suasana di ruang ujian

Bentuk rekonstruksi struktur hukum (legal structure) yang oleh Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. Adalah dengan mengembalikan kedudukan dan fungsi dari Majelis Ulama’ Indonesia pada khittahnya sebagai organisasi keagamaan-kemasyarakatan. Kedudukannya sebagai Otoritas Kepatuhan Syariah (syariah compliance) dalam sistem hukum perbankan digantikan dengan membentuk lembaga negara baru bernama Otoritas Kepatuhan Prinsip Syariah. Dari aspek prudential banking, bentuk rekonstruksi yang dihasilkan dalam disertasinya adalah dengan mengembalikan, menata dan memberi batasan secara tegas dan jelas atas berbagai kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan syariah yang dimiliki oleh masing-masing otoritas (BI, OJK dan LPS) sesuai dengan dasar ontologis pembentukan UU dari ketiga otoritas tersebut.

Setelah melakukan paparan  dan menjawab terhadap berbagai pertanyaan Para Penguji akhirnya Rektor UNRAM sekaligus Ketua Tim Penguji mengumumkan dan membacakan Surat Keputusan secara resmi bahwa Promovendus telah berhasil Lulus dari Program Doktor Ilmu Hukum UNRAM dengan predikat Cumlaude dan IPK 4,00 dan berhak untuk menyandang gelar akademik Doktor (Dr) di bidang Ilmu Hukum.

Ketua Pengadilan Agama Praya (Mansur, S.H.), Wakil Ketua PA Mataram (Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.), Ketua PA Giri Menang (Baiq Halqiyah, S.Ag., M.H.), Wakil Ketua PA Giri Menang (Dra. Ulil Uswah, MH.) serta rekan-rekan Hakim PA se-pulau Lombok hadir pada acara Promosi Doktor tersebut. Mereka merasa termotivasi sekaligus bangga atas Prestasi Akademik dan Gelar yang dicapai Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. dalam menyelesaikan Program Pendidikan Akademik Tertinggi ini. Pada acara tersebut, secara khusus Ketua Pengadilan Agama Praya menyampaikan ucapan selamat dan do’a kepada Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. semoga ilmu dan gelar yang diraih benar-benar membawa berkah dan manfaat. (Tim IT PA Praya)

Last Updated on Thursday, 22 June 2017 05:00