Artikel Lepas
Pemeriksaan Setempat di Desa Jago PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 01 July 2013 06:36

Pemeriksaan Setempat di Kampung Mujo Dusun Bundua Desa Jago Kecamatan Praya Lombok Tengah

Selasa pagi dengan cuaca yang teduh pukul 08.30 tanggal 18 Juni 2013, Majelis Hakim yang diketuai  Ibu Baiq Halkiyah, S.Ag, Anggota Dra. Naily Zubaidah, SH dan Drs. Zainul Fatawi, SH, dengan Panitera Pengganti Ibu Saraswati, SH., melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas perkara warisan yang didaftarkan tanggal 20 Desember 2012 dengan nomor perkara: 606/Pdt.G/2012/PA.Pra antara Siah binti Abdul Samat dkk ( Para Terugugat) melawan Biun binti Amaq Biun dkk (Para Turut Tergugat). Sidang perkara waris yang dimulai tanggal 28 Januari 2013 hingga 16 kali sidang dan akhirnya diadakan Pemeriksaan Setempat di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan menggunakan mobil dinas yang dikemudikan oleh Pak Najah, tim Pemeriksaan Setempat meluncur ke lokasi sengketa yang berjarak + 5 km dari kantor PA Praya yang sebelumnya menuju kantor Desa Jago untuk memberitahukan dan memohon izin akan melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap warganya yang berperkara. Alhamdulillah, Kepala Desa Jago menyambut baik kedatangan rombongan PA Praya dan memberikan izin pelaksanaan PS di desanya bahkan mengutus stafnya ( Pak Majun ) untuk mendampingi pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.

Kantor Desa Jago

Setalah mendapat izin rombongan langsung menuju lokasi sengketa yang jarak tempuhnya 10 menit dari kantor Desa, yaitu tanah kebun seluas 1 ha 32 are (yang tertera dalam gugatan).  Tiba di lokasi Ketua Majlis Hakim membuka Pemeriksaan Setempat dengan dihadiri Penggugat  dan Kuasa Para Tergugat (Bapak Zainuddin), setelah mengecek tanah kebun dan mendata rombongan menuju lokasi tanah lainnya dan menemukan kekeliruan luas tanah yang diperkarakan. Pemaparan Penggugat menytakan  bahwa dalam gugatannya tanah kebun disatukan dengan tanah pekarangan menjadi 1 ha 32 are yang berada di dua lokasi, setelah PS terbukti bahwa tanah kebun 1 ha 12 are dan tanah pekarangan 18 are. Oleh Kuasa Para Tergugat bahwa  tanah pekarangan yang sebenarnya seluas  20 are.

Lokasi PS

Kemudian rombongan menuju lokasi sengketa waris berikutnya berupa tanah sawah seluas 92 are yang jarak tempuh dari lokasi sebelumnya sekitar 15 menit. Dan mengecek kebenaran lokasi tanah dan hasilnya sesuai dengan yang ada dalam gugatan. Ketua Majlis Hakim berharap para pihak memusyawarahkan kembali untuk bisa berdamai. Dengan suasana familiar yang diciptakan Ketua Majlis Hakim pelaksanaan PS berjalan dengan lancar dan sidang ditunda hingga tanggal 26 Juni 2013 untuk kesimpulan.

Akhirnya dengan iringan gemercik air persawahan dan cuaca yang teduh pelaksanaan Pemeriksaan Setempat selesai pada pukul  10.30 dan rombongan kembali meluncur ke kantor PA Praya. #tilla

Last Updated on Friday, 06 September 2013 15:34
 
Tutorial Upload Direktori Putusan Mahkamah Agung PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 23 November 2012 10:49

Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tangungjawabnya. Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengembangan 'Direktori Putusan' elektronik ini adalah salah satu pelaksananaan Keputusan Ketua MA tersebut, dengan tujuan memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah.

Keputusan KMA tersebut antara lain mengatur jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan secara proaktif serta mekanisme pengumumannya. Informasi yang dimaksud adalah yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan masyarakat, termasuk putusan dan penetapan pengadilan.

Putusan atau penetapan yang belum berkekuatan hukum tetap namun menarik perhatian publik, misalnya perkara korupsi, narkoba, atau terorisme, juga dapat diterbitkan oleh pengadilan.
Untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara seperti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, tindak pidana anak atau perkara yang berhubungan dengan perkawinan, sesuai Keputusan, MA wajib mengaburkan identitas mereka.

Mekanisme pengumuman informasi putusan dan penetapan pengadilan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prasarana yang dimiliki pengadilan. Karena MA telah memiliki situs (website), maka informasi putusan dan penetapan dimuat di situs MA melalui 'Direktori Putusan' ini. 

Direktori Putusan ini merupakan pengembangan lanjutan dari versi sebelumnya dan merupakan hasil kerjasama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kemitraan Australia Indonesia dalam rangka keterbukaan informasi.

Berikut ini User Manual bagi admin atau siapa saja yang ingin mengupload putusan ke dalam direktori putusan tersebut. Silahkan ikuti langkah-langkahnya melalui link berikut :
Tutorial Upload Putusan

Apabila ID dan Password terlupa atau belum memilikinya silahkan hubungi kontak berikut :
- Telpon : (021) 3843348 - 3810350 - 345766 (Hunting) ext. 318
- Google Talk : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sumber Artikel : ruumit.blogspot.com

 
« StartPrev12345678NextEnd »

Page 8 of 8