Meja Pelayanan Perkara

Pelayanan Publik dan Meja Informasi Pengadilan Agama Praya Kelas IB

Dengan dicanangkannya Reformasi Birokrasi secara besar-besaran di tubuh Mahkamah Agung RI termasuk 4 (empat) keluarga Peradilan yang bernaung di bawahnya.  Karenanya  Ketua  Pengadilan  Agama  Praya  Kelas IB  (Drs. H. DIDI NURWAHYUDI, M.H.) tergerak hati, fikiran serta tenaga untuk lebih terfokus pada kepuasan masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan yang tersedia di Pengadilan Agama Praya tanpa membeda-bedakan para pihak antara “Si Kaya dan Si Miskin”. Dan menganggap hal ini merupakan beban dan tugas utama Pimpinan dan seluruh aparat Pengadilan Agama Praya Kelas IB.

 

Penyelenggaraan Pelayanan Public di Pengadilan Agama Praya Kelas IB meliputi :

  1. Pelaksanaan Pelayanan;
  2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
  3. Pengelolaan Informasi;
  4. Pengawasan Internal;
  5. Penyuluhan kepada Masyarakat; 
  6. Pelayanan Konsultasi.

Yang kesemua itu terpusat pada Meja Informasi Pengadilan Agama Praya Kelas IB, dengan selalu memberikan pelayanan yang Smart dan Prima, demi terciptanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap setiap informasi yang mereka butuhkan dengan semboyan “3S” yaitu Sapa, Salam, Senyum.

Informasi yang disajikan pada Meja Informasi Pengadilan Agama Praya Kelas IB meliputi :

    I. Informasi Profil dan Pelayanan dasar Pengadilan yang terdiri dari :

   A. Profil Pengadilan, meliputi :

  1. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan
  2. Struktur Organisasi Pengadilan
  3. Alamat telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan
  4. Daftar nama Pejabat dan Hakim di Pengadilan
  5. Profil singkat Pejabat Struktural
  • B. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan
  • C. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara
  • D. Agenda Sidang.
  • II. Informasi berkaitan dengan hak-hak masyarakat, yang meliputi :
  • a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara Cuma-Cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
  • b.Tatacara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai
  • c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai
  • d. Tatacara memperoleh Pelayanan Informasi, tatacara mengajukan keberatan terhadap Pelayanan Informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas Pelayanan Informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi
  • e. Hak-hak Pemohon Informasi dalam pelayanan Informasi
  • f. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

Namun pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan tidak akan terlaksana dengan sebenarnya tanpa adanya arahan dan bimbingan dari Ketua Pengadilan Agama Praya Kelas IB (Drs. H. DIDI NURWAHYUDI, M.H.), Hakim, Panitera, seluruh Pejabat Struktural dan fungsional serta Karyawan dan Karyawati Pengadilan Agama Praya Kelas IB.

Setiap bagian organisasi tersebut di atas merupakan sistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, saling mendukung dan bekerjasama sehingga Meja Informasi Pengadilan AgamaPraya Kelas IB dapat terbentuk dan terlaksana untuk memberikan Pelayanan Informasi secara efektif dan efisien kepada Pemohon Informasi serta menjadi penghubung antara masyarakat dan aparat peradilan sehingga Independensi dan Imparsialitas aparat Peradilan tetap terjaga.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas