Sejarah Pengadilan Agama Praya

Foto Gedung PA Praya Awal Berdiri

Sejak tahun 1896, lembaga peradilan di Pulau Lombok pada zaman Pemerintahan Belanda dikenal dengan nama Peradilan Penduduk Asli Bumi atau disebut dengan Raad Sasak. Kepengurusan lembaga ini terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Landraad, Penghulu Landraad/Qadli dan tokoh adat yang mewakili daerah, dengan kewenangan mengadili perkara-perkara pidana maupun perdata secara umum. Semua karyawan pada peradilan Raad Sasak ini beragama Islam, beberapa di antaranya para tokoh agama Islam/Tuan Guru yang disebut dengan Penghulu Landraad. Mereka ini bertugas di bagian peradilan Raad Sasak yang secara khusus menangani perkara-perkara yang terkait dengan masalah pernikahan, talak, rujuk, waris, hibah dan sebagainya bagi orang Islam. Kesemuanya ini berkedudukan di Mataram untuk wilayah sepulau Lombok.

Keluarnya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, Lembaran Negara No.99 tahun 1957, semakin memperkuat eksistensi Pengadilan Agama. Kondisi ini semakin nyata dengan adanya desakan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat yang ada di pulau Lombok. namun demikian, harapan tersebut baru terwujud seiring dengan dikeluarkannya Penetapan Menteri Agama No. 5 tahun 1958 dan terbitnya Keputusan Menteri Agama No. 195 tahun 1968.

Maka, dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tanggal 28 Agustus 1968 tersebut. secara de jure Pengadilan Agama Praya telah terbentuk, namun saat itu masih dirangkap oleh Pengadilan Agama Mataram, karena secara de Facto Pengadilan Agama Praya belum didirikan dan diresmikan. Barulah pada tanggal 21 Maret 1977, secara de Facto Pengadilan Agama Praya diresmikan dengan mengangkat K.H. Muhtar Thoyyib, sebagai Ketua Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3-d/4320 tertanggal 31 Juli 1976 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1976.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas