Header Web 2

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 2529

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 2529

A.
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Lampiran
2. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lampiran
3. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Lampiran
4. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Lampiran
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Lampiran
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Lampiran
7. Buku II Edisi Revisi 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Lampiran
8. SK SEKMA nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan dan Pihak Lain Lampiran

B.
PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
1.
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung.
Lampiran
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Lampiran
3. Peraturan Pemerintah 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Lampiran
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lampiran
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil.
Lampiran
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Lampiran
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim Lampiran
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lampiran
9. Perpres No 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lampiran
10.  Perpres No 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
11. Perpres No 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Negeri Sipil Lampiran
12.  Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Lampiran
13. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43/BP/SK/VIII/2013 Tentang Pedoman Audit Kinerja Penilain Integritas Pengadilan Kepala badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Lampiran
14. Surat Kepala Badan Pengawasan Negara Nomor : K.26-30/V.7-3/99 Tanggal 17 Januari 2014 Tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Lampiran
15. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149-1/SEK/KU.01/6/2014 Tentang Pemberian Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama
Lampiran
16.  Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/KMA/SK/VIII/2012 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
17. Surat Keputusan Sekrtaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/SEK/SK/II/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Melalui Aplikasi E-Kinerja Lampiran

C.
PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN, PELAPORAN, & KEUANGAN
  1.  Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lampiran
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Lampiran
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lampiran
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampiran
5.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
Lampiran
6.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap
Lampiran
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No.210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara Lampiran
8.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 125/PMK.05/2009 Tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
Lampiran
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 102/PMK.05/2018 tentang Klasifikasi Anggaran Lampiran
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.02/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Lampiran
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Lampiran
12.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
Lampiran
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 Lampiran
14.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2022
Lampiran
15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 12/PMK.02/2022 tentang Pedoman Umum Pemeriksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lampiran
16. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI No. 55/PA/SK/XII/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 Lampiran

D.
PEDOMAN LAINNYA
1.
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan
Lampiran
2.
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Lampiran
3.
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran
4.
Keputusan Ketua MA-RI No. 071/KMA/SK/III/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
5. Keputusan Ketua MA-RI No. 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan Lampiran
6. Keputusan Ketua MA-RI No. 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Praya

Jl. Jend. A. Yani No. 3 Praya, Lombok Tengah - NTB 83511

Telp/Fax: 0370-653431

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Delegasi/Tabayun : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

PETA Lokasi PA Praya

 

Info Perkara PA

SIPP PA Mataram

SIPP PA Girimenang

SIPP PA Selong

 

Copyright © 2022. Pengadilan Agama Praya