Home > Kesekretariatan || Kesekretariatan > Pedoman Pengelolaan....

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Ditulis oleh Super User on 20 Februari 2018. Dilihat: 3502

Ditulis oleh Super User on 20 Februari 2018. Dilihat: 3502

A.	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
	1.	Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Lampiran
	2.	Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Lampiran
	3.	Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Lampiran
	4.	Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	Lampiran
	5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap	Lampiran
	6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap	Lampiran
	7.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 125/PMK.05/2009 Tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil	Lampiran
	8.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 102/PMK.05/2018 tentang Klasifikasi Anggaran	Lampiran
	9.	Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Lampiran
	10.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024	Lampiran
	11.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024	Lampiran
	12.	Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023	Lampiran
	13.	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor SP DIPA- 005.01.2.307907/2024	Lampiran
	14.	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor SP DIPA- 005.01.2.309110/2024	Lampiran

B.	PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM
	1.	Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Lampiran
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	Lampiran
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Lampiran
	4	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Lampiran
	5.	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lampiran
	6.	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lampiran
	7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.	Lampiran
	8.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara	Lampiran
	9.	Buku II Edisi Revisi 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama	Lampiran
	10.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024	Lampiran
	11.	Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas	Lampiran
	12.	Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik	Lampiran

C.	PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
	1.	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung.	Lampiran
	2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara	Lampiran
	3.	Peraturan Pemerintah 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Lampiran
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Lampiran
	5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil.	Lampiran
	6.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim	Lampiran
	7.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lampiran
	8.	Perpres No 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Lampiran
	9.	Perpres No 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Lampiran
	10.	Perpres No 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Negeri Sipil	Lampiran
	11.	Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	Lampiran
	12.	Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43/BP/SK/VIII/2013 Tentang Pedoman Audit Kinerja Penilain Integritas Pengadilan Kepala badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.	Lampiran
	13.	Surat Kepala Badan Pengawasan Negara Nomor : K.26-30/V.7-3/99 Tanggal 17 Januari 2014 Tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil	Lampiran
	14.	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149-1/SEK/KU.01/6/2014 Tentang Pemberian Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama	Lampiran
	15.	Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/XII/2021 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua MAhkamah Agung Nomor 248/KMA/SK/XII/2021 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Lampiran
	16.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	Lampiran
	17.	Surat Keputusan Sekrtaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/SEK/SK/II/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Melalui Aplikasi E-Kinerja	Lampiran

D.	PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI & TATA LAKSANA
	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Lampiran
	2.	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Lampiran
	3.	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Lampiran
	4.	Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.	Lampiran
	5.	Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung	Lampiran
	6.	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung	Lampiran
	7.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan	Lampiran
	8.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan	Lampiran
	9.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	Lampiran
	10.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan	Lampiran
	11.	Buku II Edisi Revisi 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama	Lampiran
	12.	SK SEKMA nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan dan Pihak Lain

E.	PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN & PELAPORAN
	1.	Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Lampiran
	2.	Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Lampiran
	3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Lampiran
	4.	Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Lampiran
	5.	Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	Lampiran
	6.	Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Lampiran
	7.	Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Lampiran
	8.	Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024	Lampiran
	9.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Lampiran
	10.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Lampiran
	11.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Lampiran
	12.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penjengjangan Kinerja Instansi Pemerintah	Lampiran
	13.	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024	Lampiran
	14.	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Lampiran
	15.	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Lampiran
	16.	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indiaktor Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Lampiran

F.	PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
	1.	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Lampiran
	2.	Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lampiran
	3.	Keputusan Ketua MA-RI No. 071/KMA/SK/III/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Lampiran
	4.	Keputusan Ketua MA-RI No. 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan	Lampiran
	5.	Keputusan Ketua MA-RI No. 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Lampiran
	6.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	Lampiran
	7.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan	Lampiran

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Praya

Jl. Jend. A. Yani No. 3 Praya, Lombok Tengah - NTB 83511

Telp/Fax: 0370-653431

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Delegasi/Tabayun : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

PETA Lokasi PA Praya

Tautan Web

Mahkamah Agung RI

Ditjen Badilag

PTA Mataram

PN Praya

PTUN Mataram

Pemda Lombok Tengah

Tautan Aplikasi

SIPP MA

Komdanas

SIKEP

Aplikasi Backup SIKEP

SIMARI

LPSE

JDIH

SIMTALAK BADILAG

e-COURT

HUKUM ONLINE

LAPOR

DIREKTORI PUTUSAN MA-RI

SIWAS MA-RI

Info Perkara PA

SIPP PA Mataram

SIPP PA Girimenang

SIPP PA Selong

SIPP PA Taliwang

SIPP PA Sumbawabesar

SIPP PA Dompu

SIPP PA Bima